Informasi tentang sekolah rusak yang disampaikan masyarakat dapat menjadi salah satu masukan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menentukan kebutuhan revitalisasi satuan pendidikan. Praktik ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tentang pemerintah menyampaikan data kepada publik, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperbaiki layanan pendidikan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu pokok paparan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam presentasi bertajuk “Dari Keterbukaan Informasi Menuju Partisipasi Semesta”, Atip menjelaskan bahwa keterbukaan informasi berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Publik perlu mengetahui kebijakan, sasaran, dan pelaksanaan program agar dapat memahami sekaligus mengawasi layanan pendidikan yang disediakan pemerintah. “Hampir tiap hari kami memperoleh informasi dari masyarakat. Umpamanya ada sekolah yang ternyata kondisinya rusak, akan tetapi belum terdaftar untuk direvitalisasi. Salah satu yang kami jadikan sumber untuk melakukan revitalisasi, di samping dari data Dapodik, adalah dari laporan masyarakat,” ujar Atip.
Menurutnya, keterbukaan informasi perlu bergerak dari pola menunggu permohonan menuju publikasi secara proaktif. Pemerintah perlu menyediakan informasi sebelum masyarakat harus bertanya, mulai dari persyaratan program, sasaran penerima, mekanisme layanan, lokasi kegiatan, perkembangan pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Dengan demikian, masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk memahami dan mengawasi program pendidikan.
Dalam program revitalisasi, masyarakat dapat mengetahui kriteria sekolah penerima dan perkembangan pekerjaan di lapangan. Pada program digitalisasi pembelajaran, keterbukaan mencakup informasi distribusi serta pemanfaatan sarana digital. Sementara itu, informasi Program Indonesia Pintar (PIP) membantu masyarakat memahami bantuan pendidikan yang tersedia dan mekanisme untuk mengaksesnya.
Wamen Atip turut menyampaikan bahwa hingga saat ini Kemendikdasmen telah menerima 23.182 permintaan informasi publik dari 23.119 pemohon. Rata-rata waktu pemenuhan permintaan tersebut tercatat 2,36 hari. Masyarakat dapat mengakses berbagai bahan informasi melalui peta revitalisasi satuan pendidikan, informasi bantuan PIP, data realisasi bantuan sarana digital, dan Rumah Pendidikan.
Kemendikdasmen juga menyediakan dasbor pengaduan Unit Layanan Terpadu (ULT). Dalam sesi tanya jawab, Atip memaparkan rata-rata waktu respons pertama layanan tersebut mencapai 1,61 jam. Adapun rata-rata waktu penyelesaian laporan tercatat 8,82 jam.
Pembahasan dalam Uji Publik turut mencakup penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Atip menjelaskan pendekatan catur pendidikan yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, dan media. Keempat unsur tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Dalam paparannya, ia menyebut portal program tersebut telah terbentuk di 14 provinsi dan 238 kabupaten/kota.
Persoalan lain yang disoroti adalah penyebaran hoaks dan misinformasi, termasuk konten yang memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI). Kemendikdasmen menyediakan laman khusus klarifikasi hoaks di situs resmi kementerian dan akun Instagram Jaga Pendidikan. Kanal tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memeriksa informasi yang beredar.
Kemendikdasmen juga menata pelayanan informasi publik melalui sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjenjang yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Saat ini, terdapat 111 PPID pelaksana yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi 34 BPMP/BBPMP, tujuh UPT vokasi, 34 UPT Guru dan Tenaga Kependidikan, 30 balai atau kantor bahasa, serta enam unit utama.
Dengan sebaran satuan kerja tersebut, koordinasi diperlukan agar pengelolaan informasi publik berjalan selaras di seluruh wilayah. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Yudhistira Nugraha, yang turut mendampingi Wamen Atip, mengatakan bahwa Kemendikdasmen perlu memiliki pesan utama sebagai acuan bersama. Namun, penyampaian informasi tetap perlu menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Perlu ada pesan utama dan strategi komunikasi yang baik. Pendekatannya tidak harus seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Yang penting, informasi yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yudhistira.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) mendorong koordinasi antara PPID Utama, unit utama, dan UPT agar penyampaian informasi memiliki arah yang sama. Unit di daerah tetap dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah
Penulis: Rona Uly
Editor: Denty A.
Fotografer: Nurlaili




